infoAsatu – Penanganan dampak banjir yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 lalu mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera.
Perhatian tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (11/8/2026). Pertemuan ini juga dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD terkait, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.
Usai diskusi, rombongan langsung turun ke lapangan meninjau kawasan terdampak cukup parah, seperti Lapau Munggu dan Guo di Kelurahan Kuranji, serta kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan bahwa banjir pada awal Agustus ini merupakan kejadian berulang setelah bencana hidrometeorologi pada November 2025. Pemerintah Kota Padang kini memperbarui usulan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) ke pemerintah pusat dengan total anggaran mencapai Rp955,771 miliar.
Infrastruktur Prioritas Penanganan Banjir Padang:
– Pembangunan: Waduk retensi Air Pacah, pengendali dan pengendalian sedimen Batang Guo.
– Perbaikan & Normalisasi: Drainase kawasan By Pass depan Kantor Wali Kota, saluran crossing depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
– Sistem Mitigasi: Pembuatan geoportal dan penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang. Kita berharap seluruh usulan ini dapat diterima pemerintah pusat,” tegas Fadly.
Sikap responsif Pemko Padang mendapat apresiasi dari Ketua Tim Monev Satgas PRR, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang. Ia menilai langkah penanganan darurat maupun progres penyiapan rehabilitasi di Kota Padang berjalan sangat cepat.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujar Yopie.
Ia menegaskan bahwa seluruh hasil evaluasi dan usulan R3P dari Pemko Padang akan segera dilaporkan ke tingkat pusat. “Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” pungkasnya.
(*)
