infoAsatu – Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen penuh untuk mempercepat seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta hunian warga pascabencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir tahun 2025 lalu.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, usai mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dan diikuti secara serentak oleh 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat yang wilayahnya turut terdampak bencana serupa.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyoroti realisasi penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di beberapa daerah terdampak yang dinilai masih belum optimal dan berada di bawah target. Ia meminta seluruh kepala daerah bergerak taktis agar hak-hak masyarakat terdampak bisa segera terpenuhi.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” tegas Letjen TNI Suharyanto.
Suharyanto menjabarkan bahwa pemerintah pusat menargetkan penyaluran bantuan stimulan untuk kategori rumah rusak ringan dan sedang dapat dirampungkan seluruhnya pada tahun 2026. Sementara itu, untuk hunian dengan tingkat kerusakan berat, penyelesaiannya akan difokuskan melalui pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dengan tenggat waktu penyelesaian pada tahun 2027.
Kabar baiknya, pemerintah pusat saat ini tengah mengusulkan kenaikan alokasi anggaran untuk pembangunan Huntap mandiri. Nilai bantuan yang semula Rp60 juta per unit diusulkan naik menjadi Rp80 juta per unit. Langkah ini diambil setelah melalui evaluasi bahwa besaran dana sebelumnya belum mencukupi untuk membangun rumah yang memenuhi standar kelayakan bagi warga.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir langsung menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis serta para camat dan lurah di wilayah terdampak untuk tidak menunda-nunda pekerjaan di lapangan.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” ujar Maigus Nasir tegas.
Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, memaparkan kemajuan riil penanganan pascabencana di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat tersebut. Hendri mengonfirmasi bahwa seluruh bantuan stimulan untuk 55 penerima manfaat rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang telah selesai disalurkan 100 persen.
Lebih lanjut, Pemko Padang juga telah mendaftarkan 6 Kepala Keluarga (KK) tambahan untuk masuk ke dalam gelombang penerima bantuan tahap berikutnya. Selain itu, progres pembangunan 23 unit Huntap mandiri saat ini sedang berada dalam fase pemeriksaan oleh pihak Inspektorat BNPB.
Secara keseluruhan, Hendri mengungkapkan total kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Guna memenuhi target besar tersebut, Pemko Padang bergerak kolaboratif secara lintas sektor.
“Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan. Sementara untuk pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan mulai groundbreaking pada Agustus 2026. Sisanya akan dipenuhi melalui dukungan penuh BNPB,” jelas Hendri.
Dengan peta jalan (roadmap) dan kerja sama yang solid ini, BPBD Kota Padang optimistis seluruh agenda pemulihan, khususnya sektor perumahan warga, dapat selesai tepat waktu pada tahun 2027 sesuai dengan parameter yang dipatok oleh pemerintah pusat.
Dalam rapat evaluasi virtual ini, Wakil Wali Kota Padang didampingi oleh sejumlah pejabat teras, di antaranya Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta empat camat wilayah terdampak, yakni Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
(*)
