infoAsatu – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya untuk menyediakan hunian yang layak dan aman bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat meninjau dan menyerahkan bantuan di Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Minggu (9/8/2026).
Langkah ini diambil guna merespons kekhawatiran puluhan keluarga di RT 02 RW 06 Lapau Munggu yang merasa trauma dan tak lagi merasa aman mendiami kawasan rawan bencana tersebut, pascabanjir yang melanda wilayah setempat pada Senin (3/8/2026) lalu.
Ketua RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Adenan Syahputra Antoni, mengungkapkan bahwa sekitar 40 KK yang mendiami 30 rumah di wilayahnya sangat berharap uluran tangan pemerintah provinsi maupun kota untuk segera memindahkan mereka ke lokasi yang lebih tinggi.
“Kami dari masyarakat RT 02 RW 06 Lapau Munggu meminta kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemko Padang agar disegerakan dipindahkan ke tempat yang layak atau yang lebih tinggi. Karena di sini kami sudah merasa tidak nyaman lagi,” ujar Adenan di hadapan Wali Kota.
Menanggapi jeritan warga tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pemerintah daerah siap menghadirkan solusi konkret dan tidak akan membiarkan masyarakat terus dibayang-bayangi ancaman bencana berulang. Pemko Padang telah menyiapkan dua skema relokasi permanen yang bisa dipilih oleh warga:
1. Pembangunan Huntap Mandiri: Bagi warga yang memiliki alternatif lahan pribadi atau tanah kaum (niniak mamak), Pemko Padang akan memfasilitasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dengan mengusulkan anggarannya ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
2. Penempatan Huntap Pemerintah: Bagi warga yang tidak memiliki alternatif lahan, Pemko Padang siap menempatkan mereka secara langsung di tiga lokasi Huntap resmi pemerintah yang telah disiapkan, yaitu di Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.
“Tadi saya sudah sampaikan ada opsi Hunian Sementara (Huntara), tapi beberapa warga memilih untuk membangun Huntap di tanah yang sudah dibicarakan dengan niniak mamak-nya. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali mendengarnya. Jika ada alternatif tanah, kita akan minta BNPB untuk bangunkan. Ini sangat memungkinkan,” jelas Fadly Amran.
Fadly juga mengimbau seluruh masyarakat yang berada di zona rawan untuk tidak memaksakan diri bertahan di lokasi yang membahayakan keselamatan jiwa.
“Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang terdampak dan merasa daerahnya rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada yang tidak bisa, silakan sampaikan dan kita carikan solusinya. Kalau ada tanahnya, kita bangunkan di sana. Kalau tidak ada, kita tempatkan di tiga lokasi Huntap yang ada. Jangan paksakan tinggal jika daerah tersebut berkali-kali kena bencana. Solusinya ada dari pemerintah kota,” tegasnya.
Penyaluran Bantuan Sosial dan Logistik
Selain membahas skema relokasi, dalam kunjungan kerja tersebut Pemko Padang bersama Pemerintah Pusat menyerahkan berbagai bantuan untuk meringankan beban para korban banjir di Kuranji.
Adapun rincian bantuan yang disalurkan meliputi:
– Bantuan Sosial APBD Kota Padang: Total anggaran senilai Rp540 juta (setiap rumah menerima Rp2 juta).
– Bantuan Logistik BNPB: Sembako (beras, gula, roti, dan kebutuhan dasar), hygiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat, serta peralatan kebersihan.
– Bantuan Atensi Wakil Presiden RI: Paket alat-alat kebersihan lingkungan seperti sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, pembersih lantai, dan sabun.
Dengan adanya langkah relokasi ini, Pemko Padang berharap masyarakat terdampak banjir di Kuranji dapat segera bangkit dan menata kembali kehidupan mereka di tempat yang lebih aman dan terjamin.
(*)
