infoAsatu – Pemerintah Kota Padang terus menunjukkan komitmen kuat dalam merawat keberagaman dan memperkuat nilai-nilai toleransi. Komitmen ini mengemuka saat Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima audiensi dari Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (22/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas perkembangan hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) sekaligus memetakan langkah strategis untuk memperkokoh iklim inklusif di Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Padang adalah kota majemuk yang dihuni oleh warga dari beragam etnis dan agama, mulai dari etnis Tionghoa, India, hingga pelbagai suku di Indonesia. Keberagaman tersebut dipandang sebagai kekuatan besar yang harus dirawat melalui ruang dialog dan mediasi.
“Kota Padang mempunyai keberagaman yang luar biasa. Tentu ada dinamika yang berpotensi menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, tugas kita adalah menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antarsesama,” ujar Fadly Amran.
Sebagai langkah nyata dalam memperkuat harmoni sosial, Pemko Padang bakal memajang wajah inklusif kota lewat gelaran Padang Harmony Festival (Padang Multi-etnis Festival). Event ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 pada Agustus mendatang.
“Kita berharap event ini menjadi branding baru bagi Pemko Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Tentu harapan kita, Indeks Kota Toleran Kota Padang juga terus meningkat,” tambahnya.
SETARA Institute: Padang Berhasil Keluar dari 10 Kota Skor Terendah
Langkah nyata Pemko Padang tersebut mendapat apresiasi hangat dari SETARA Institute. Koordinator Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menyebut ada kemajuan pesat terkait keterbukaan dan iklim toleransi di Padang, terutama dalam satu hingga dua tahun terakhir.
Ikhsan menilai komitmen kepala daerah tidak sekadar retorika, melainkan dibuktikan lewat aksi nyata seperti pernyataan publik yang inklusif hingga kunjungan langsung ke kelompok-kelompok minoritas.
“Ada kemajuan yang sangat menggembirakan. Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki komitmen jelas. Kunjungan langsung ke kelompok minoritas seperti yang dilakukan di Padang ini tidak banyak ditemui di kota-kota lain,” puji Ikhsan.
Ia mengungkapkan, Kota Padang kini telah resmi lepas dari predikat 10 kota dengan skor toleransi terendah di Indonesia dan merangkak naik ke zona berkembang dengan skor di kisaran 70-an.
Dorong Lahirnya Regulasi Inklusif
Di tempat yang sama, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, Prof. Salmadanis, mendorong lahirnya regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) yang inklusif sebagai payung hukum dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan antaretnis.
“Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan utuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang,” tandas Prof. Salmadanis.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan instansi terkait, di antaranya Kepala Kantor Kemenag Kota Padang Yasril, Kepala Kesbangpol Syahendri Barkah, Kabag Hukum Indra Jaya, Plt. Kabag Kesra Zul Asfi Lubis, perwakilan Bappeda, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan keagamaan se-Kota Padang.
(*)
