infoAsatu – Kota Padang kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat ini resmi terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia, sekaligus menjadi satu-satunya daerah di Sumatra Barat yang ditunjuk sebagai pilot project nasional implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Langkah besar ini diawali dengan digelarnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bansos bagi Agen Pendamping yang dibuka langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026).
Acara strategis ini turut dihadiri oleh Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Ances Kurniawan, serta jajaran Camat dan Lurah se-Kota Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa validitas data merupakan faktor paling krusial agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Melalui sistem digital, celah-celah kesalahan data dalam penyaluran bantuan dapat dipangkas secara signifikan.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia. Ini tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos,” ujar Fadly Amran dalam sambutannya.
Fadly menambahkan, sistem berbasis digital ini memungkinkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara real-time.
“Sistem ini akan memudahkan kita melihat dinamika di lapangan. Sebagai contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu, bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat terdampak bencana atau kondisi darurat lainnya. Dengan sistem digital, respons kita bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Program digitalisasi bansos ini bukan sekadar aplikasi mandiri, melainkan bagian dari visi besar Pemko Padang dalam mewujudkan Smart City melalui percepatan transformasi digital. Nantinya, sistem bansos ini akan langsung terintegrasi dengan ekosistem layanan digital pemerintah lainnya, mulai dari pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi pelayanan masyarakat terpadu, Padang Mobile.
Untuk mendukung penuh program ini, Pemko Padang bergerak cepat dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial.
Tidak main-main dalam melakukan persiapan, Pemko Padang menyiapkan sedikitnya 1.700 agen pendamping. Pasukan digital ini melibatkan kolaborasi masif dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pengurus RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala di seluruh penjuru Kota Padang.
Wali Kota meminta Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, bersama Camat dan Lurah untuk serius mengikuti pelatihan ini agar para agen mampu menjadi trainer yang andal di wilayah masing-masing.
Jika seluruh tahapan persiapan, pelatihan, dan penguatan infrastruktur berjalan sesuai rencana, program digitalisasi bansos ini ditargetkan siap diluncurkan secara resmi pada Oktober 2026 mendatang.
(*)
